DPR: Joget di Atas Macet

Di gedung megah bernama parlemen, di balik pintu kayu berat dan karpet tebal, para wakil rakyat menari. Bukan menari dalam arti metaforis tentang diplomasi atau seni mengolah kata, tapi sungguh-sungguh berjoget: tubuh bergoyang, tawa berhamburan, kursi empuk bergetar oleh langkah-langkah yang penuh suka cita. Mereka tertawa lebar, seakan lupa bahwa di luar gedung, jalanan Jakarta lumpuh oleh macet, para buruh berdiri di bus reyot, mahasiswa berdesakan di angkot, dan ibu-ibu menahan kantuk di motor tua demi mengantar anak sekolah.

Ironi itu menusuk lebih tajam daripada satire. Sebab rakyat yang mereka wakili bukan sedang menari, melainkan sedang terhimpit oleh kebutuhan hidup. Harga beras naik, tarif listrik mencekik, dan ongkos transportasi sehari-hari menguras separuh gaji UMR. Sementara mereka—yang digaji dengan uang rakyat—menjadikan "macet" sebagai dalih untuk menambah tunjangan. Ya, tunjangan puluhan juta rupiah yang katanya wajar karena kemacetan membuat mereka lelah.

Macet, bagi rakyat, adalah luka sehari-hari. Setiap pagi dan sore, jutaan orang rela kehilangan waktu bersama keluarga demi tiba di tempat kerja tepat waktu. Macet adalah keringat yang menempel di seragam buruh, adalah jam belajar yang hilang bagi anak-anak sekolah, adalah tenaga yang terkuras tanpa imbalan. Tapi di gedung DPR, macet justru berubah rupa: dari kesengsaraan menjadi sumber rejeki tambahan. Dari keluhan rakyat menjadi legitimasi untuk menagih kenyamanan lebih.

Begitu gampang kata "tunjangan" keluar dari mulut mereka, seolah-olah negara ini tak sedang menanggung utang yang menumpuk, seolah-olah kas publik adalah dompet pribadi yang bisa ditarik sesuka hati. Rakyat menjerit karena gaji UMR tak cukup bayar kos, cicilan motor, dan biaya sekolah anak. Namun DPR menjerit karena macet membuat mereka jenuh duduk di mobil mewah, lengkap dengan sopir pribadi dan fasilitas yang tak pernah dimiliki rakyat biasa.

Dan ketika sorotan publik menuding perilaku itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menari lagi. Joget di ruang sidang, sebuah ruang yang seharusnya menjadi arena serius untuk membicarakan nasib bangsa. Joget itu bukan sekadar hiburan ringan; ia adalah simbol betapa jauhnya jarak antara mereka dengan rakyat. Joget itu adalah perayaan kecil atas kemewahan yang mereka nikmati, sekaligus tamparan bagi rakyat yang dipaksa menonton dari layar kaca.

Setiap goyangan tubuh mereka adalah metafora keterasingan. Rakyat sedang berdesakan di KRL, tetapi DPR sedang berjoget. Rakyat sedang menghitung uang receh di pasar, tetapi DPR sedang menghitung tunjangan. Rakyat sedang mengantre di puskesmas untuk obat murah, tetapi DPR sedang memoles rencana kenaikan gaji. Semua ini bukan sekadar kontras—ini adalah ironi politik yang dipertontonkan tanpa rasa malu.

Mereka berdalih: "Kami hanya manusia, kami juga butuh hiburan." Benar, manusia memang butuh hiburan. Tapi hiburan macam apa yang pantas dilakukan di kursi kekuasaan, saat rakyat sedang menahan lapar? Apakah empati itu benar-benar sudah mati, sehingga ruang sidang bisa berubah jadi panggung joget?

Tunjangan demi tunjangan terus mereka kumpulkan. Gaji, fasilitas, rumah dinas, kendaraan dinas, uang perjalanan, uang reses, hingga dana aspirasi. Semua itu tidak pernah macet mengalir ke rekening mereka. Yang macet hanyalah jalan raya, yang macet hanyalah nalar keadilan, yang macet hanyalah akses rakyat kecil pada kehidupan yang layak.

Maka joget itu bukan sekadar tarian, melainkan satire tubuh: tubuh yang digerakkan oleh aliran uang rakyat, tubuh yang lupa daratan, tubuh yang lebih sibuk menghibur diri daripada mengurus janji. Dan ironinya, rakyat tetap menonton. Rakyat tetap memilih. Rakyat tetap menyerahkan kedaulatan pada mereka yang asyik berjoget di atas penderitaan.

Mungkin inilah wajah demokrasi kita hari ini: DPR menari, rakyat macet. DPR menuntut tunjangan, rakyat menghitung receh. DPR berteriak soal kenyamanan, rakyat berteriak soal bertahan hidup. Dan semua itu terjadi dalam satu panggung yang sama: panggung negeri bernama Indonesia.