Perlukah Pemerintah Menaikkan Harga BBM?

Bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang dilematis secara ekonomi tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun demikian, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan yaitu jika rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) naik sebesar 15% dari asumsi yang ditetapkan pemerintah pada APBN tahun 2012, yaitu sebesar US$ 105 per barel atau sudah melebihi US$ 120,75 per barel, maka pemerintah tidak diberikan batasan untuk menaikan harga BBM. Jadi, keputusan pemerintah menunda kenaikan harga BBM khususnya premium dan solar pada tanggal 01 April 2012 tidak berarti bangsa Indonesia telah berhasil keluar dari permasalahan tersebut, tetapi malah memunculkan masalah baru.

Pertama, pada saat pemerintah baru berencana menaikan harga premium dan solar, pasar sudah terlebih dahulu merespon menaikkan harga. Hal ini disebabkan karena prilaku pasar dengan adanya rencana kenaikan harga BBM maka mereka tidak mau kehilangan assetnya. Menaikkan harga pasar artinya inflasi sudah terjadi. Dengan adanya keputusan tersebut, pasar justru tidak membatalkan kenaikan harga yang sudah mereka lakukan, malahan tetap menaikan harga karena mereka melihat fenomena harga Pertamax naik luar biasa jauh meninggalkan harga Premium dan Solar. Hal ini berarti beban masyarakat semakin besar atau daya beli masyarakat semakin berkurang.

Kedua, keputusan tersebut tetap membuat kondisi fiskal pemerintah menjadi sangat tertekan sehingga APBN Tahun 2012 perlu melakukan penghematan pembiayaan. Jika hal ini tidak diakukan, bukan tidak mungkin defisit akan semakin membengkak. Dengan adanya penghematan, apabila pemerintah tidak hati-hati memilih atau menetapkan apa yang harus dihemat bisa saja terjadi program-program pembangunan yang sudah direncanakan sebagian menjadi tidak jalan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang sudah direncanakan pada APBN Tahun 2012 tentu juga tidak akan tercapai. Secara ekonomi akan membuat efek berantai akan meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.

Dengan kondisi yang ditempuh saat ini, pilihan-pilihan yang perlu dilakukan pemerintah adalah memilih untuk mereduksi pembiayaan program-program yang tidak mempunyai efek multiplier meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti; kunjungan ke luar negeri (studi banding). Di samping itu, kebocoran negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah perlu direduksi seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar program-program pembangunan yang sudah dirancang pemerintah mampu mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, sehingga program-program tersebut memiliki efek kesejahteraan (welfare effect) terhadap masyarakat.

Namun demikian, apabila dalam beberapa bulan kedepan rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) naik mencapai lima belas persen, maka pemerintah tentu akan menaikan harga BBM dan pemerintah tidak ada hambatan lagi untuk tidak menaikannya. Sehubungan dengan itu, mau tidak mau suka tidak suka maka "Cost Push Inflation" bakal menyerang rakyat Indonesia ronde kedua dan akan menjadi musibah bagi rakyat Indonesia secara ekonomi. Hal ini dikatakan demikian, karena biaya transportasi, biaya produksi, harga-harga input akan naik kembali, sehingga himpitan ekonomi dalam bentuk penurunan daya beli semakin hebat akibatnya terjadi penurunan welfare effect masyarakat.

Sebenarnya, permasalahan itu berawal dari harga minyak dunia yang terus merambat naik, produksi BBM domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sementara jumlah pengguna kenderaan pribadi terus meningkat sehingga kebutuhan BBM dalam negeri juga meningkat. Sebelum ini Indonesia sebagai negara pengekspor BBM. Namun sekarang menjadi negara pengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Dengan demikian, perlulah rasanya pemerintah Indonesia pada tanggal 01 April 2012 yang lalu itu menaikan harga premium dan solar agar serangan kenaikan harga agregat itu tidak terjadi berulang-ulang. Ini perlu menjadi renungan pengambil kebijakan untuk masa yang akan datang.