Lika-liku Pemilu Evoting

Ketua Panitia Pemilihan Umum, Hendra Eka Putra terlihat tegang. Pasalnya pemenang pemilu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNP 2013 telah diketahui orang banyak. Padahal PPU dan Panwaslu baru akan mempersiapkan acara pengumuman pemenang pemilu, di Ruang Serbaguna Faklutas Teknik, Selasa (30/4).

Gedung RSG mulai ramai didatangi mahasiswa. Mulai dari tim sukses masing-masing kandidat, birokrat kampus, Resimen Mahasiswa yang mengamankan jalannya acara sampai mahasiswa biasa yang sekedar ingin menyaksikan pengumuman. Suasana mulai panas ketika masing-masing tim sukses dilarang masuk. Padahal mereka merasa harus ikut dalam pengumuman sore itu. "Apakah ada peraturan yang mengatur kriteria yang diperbolehkan masuk," ujar salah satu tim sukses kandidat nomor empat.

Sementara itu di dalam RSG, MPM telah memulai acara. Hilda Yatul Ramadanis, selaku pembawa acara mulai membuka acara. Dengan melafalkan al-fatihah bersama, acara sore itu resmi dibuka. Namun tepat di depannya berdiri, terdapat beberapa mahasiswa yang ingin mengutarakan pendapat. Ia meminta untuk menunda acara, karena baru ada satu kandidat yang hadir, yaitu pasangan nomor urut satu. Sebagaimana diketahui melalui portal pemilu, pasangan nomor satu memiliki perolehan paling tinggi. Mahasiswa juga menanyakan, kenapa hanya orang-orang tertentu yang diundang.

Namun Hilda tetap melanjutkan acara. Katanya MPM telah menyebarkan undangan kepada mahasiswa yang diperbolehkan masuk– masing-masing kandidat, satu tim sukses masing-masing kandidat, birokrat kampus, dan BEM Universitas. "Bagi yang merasa tidak diundang, silahkan meninggalkan tempat ini," ujarnya.

Hal itu rupanya memancing mahasiswa untuk melanjutkan protesnya. Hingga akhirnya keputusan sore itu tidak diakui oleh mahasiswa yang hadir. Mereka malah menginginkan pemilu putaran kedua. Mereka menganggap selisih suara beda tipis, sehingga harus diadakan pemilu putaran dua. "Pemilihan presiden negara saja menggunakan putaran kedua," teriak salah satu mahasiswa.

Namun MPM enggan mengabulkan usulan tersebut, karena tidak ada aturan dalan Petunjuk Pelaksana ataupun Petunjuk Teknis. "Kami menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Putaran kedua tidak ada dalam aturan," jawab Ichsan Nasution selaku ketua MPM. Namun mahasiswa bergeming. Mereka terus menyudutkan MPM agar mengadakan pemilu putaran kedua.

Akhirnya sore itu disepakati akan adanya diskusi lebih lanjut pada waktu yang ditentukan, setelah PR3 datang menengahi. Dalam diskusi lanjutan tersebut, MPM akan mengundang perwakilan birokrat kampus, PD3, PR3, BEM selingkungan universitas dan Unit Kegiatan Mahasiswa. "Baiklah, kami akan tentukan harinya nanti," ujar Ihsan.

***

Sebelum menemui Pembantu Rektor 3, Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd, MPM telah matang untuk melakukan pemilu sistem manual. Segala persiapan telah MPM selesaikan, sam­pai tang­­­gal pe­milu pun te­lah diman­tapkan. Kamis 14 Maret, Ichsan Nasution selaku ketua MPM dan beberapa rekan lainnya menemui PR3. Tujuan kedatangannya tak lain untuk menceritakan kesiapannya melakukan pemilu. "Kami menetapkan pemilu sesuai dengan keinginan mahasiswa," ujar Ichsan, Senin (22/4).

Esoknya Ichsan terkejut, ketika mendapat undangan dari PR3 untuk menghadiri acara sosialisasi pemilu online di ruang senat. Selain MPM, siang itu PR3 juga mengundang Pembantu Dekan 3, birokrat kampus, BEM Universitas, BEM Fakultas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa selingkungan UNP. Hal itu membuat MPM bingung. Karena sehari sebelumnya mereka telah mengatakan akan mengadakan pemilu dengan sistem manual.

Setelah mengikuti sosialisasi, MPM bersama PPU dan Panwaslu mengadakan rapat. Kali ini mereka membahas kembali sistem pemilu manual dan online. PPU dan Panwaslu merupakan wakil dari setiap ormawa, sehingga sudah dianggap mewakili mahasiswa. Hasil rapat yang diadakan di sekretariat MPM itu tetap seperti semula, yaitu pemilu manual.

Berselang beberapa hari, MPM kembali menghadap PR3. Namun hasilnya tetap sama, PR3 tetap menginginkan pemilu online.

"San, seandainya kamu ingin ke Bukittingi, pilih pakai pedati atau mobil? Kalau pedati empat hari baru sampai, kalau mobil empat jam?" ujar Syahrial kepada ketua MPM.

"Ya pakai mobil lah, pak,"

"Itu analoginya. Kalau pakai e-voting akan lebih efektif dan efisien,"

"Baiklah pak, saya bicarakan lagi dengan mahasiswa," jawab Ihsan.

Ihsan kembali menjelaskan kepada PPU dan Panwaslu hasil pertemuanya dengan PR3. Namun, mereka tetap menolak e-voting. Ridwan selaku ketua Panwaslu secara terang-terangan menolak. Menurutnya PR3 telah melanggar peraturan yang ditetapkan kemendikbud nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan PR3 telah mengintervensi mahasiswa. "Seharusnya undang-undang tersebut dirubah dulu, baru bisa birokrat meng­intervensi" ujar Ridwan yang juga menjabat ketua BPM FIP.

Tidak ingin gegabah, akhirnya MPM memutuskan untuk menyebarkan angket kepada mahasiswa. Angket tersebut berisi pertanyaan, apakah mahasiswa setuju dengan sistem manual atau e-voting. Angket disebarkan keseluruh jurusan tiap-tiap fakultas. Tiap jurusan disebarkan sepuluh angket. Hasil angket pun menunjukkan bahwa mahasiswa setuju untuk e-voting.

Akhirnya PPU dan Panwaslu setuju untuk e-voting, dengan catatan pemilih harus memilih di Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan PPU dan menggunakan voucher. Ichsan menjelaskan, teknis e-voting akan diserahkan kepada Pusat Komunikasi UNP dan tim Rekayasa Perangkat Lunak– pencetus e-voting dari Fakultas Teknik. "Nantinya voucher akan digarap tim RPL, dan mereka sudah mengiyakan," jelas Ichsan. Setelah itu, Sabtu (13/4) MPM pun mengamandemen petunjuk pelaksana pemilu.

Senin (22/4) sosialisasi e-voting tahap dua dilakukan. Namun kali ini PR3 tidak datang karena tengah bertugas ke luar negeri dan diwakili PD3 FIS, Drs. Ikhwan, M.Si. Sosialisasi kedua kali ini tambah mem­bingungkan bagi MPM dan PPU. Pasalnya peserta yang hadir kala itu bersikukuh untuk melakukan e-voting dengan sistem yang pernah dilakukan di FT. Dimana pemilih bisa memilih dimana saja dan tidak perlu menggunakan voucher. Selain mahasiswa, puskom juga menyarankan agar pemilu dengan sistem biasa saja, karena tidak merepotkan. "Kalau masih harus datang ke TPS, ya sama saja dengan manual," ujar Drs. Yushamdi selaku ketua puskom.

Awalnya PPU dan MPM menolak kebijakan tersebut, dikarenakan MPM telah mengamandemen juklak. "Jukla sudah kami amandemen, tidak mungkin kami harus amandemen lagi," ujar Ihsan.

Namun MPM dan PPU tidak bisa berbuat banyak. Hal itu dikarenakan peserta yang datang tetap menginginkan e-voting secara biasa saja. Akhirnya MPM pun setuju. Meskipun awalnya bingung dengan keputusan yang dianggap tidak konsisten, MPM akhirnya menurutinya. "Sekali lagi saya tegaskan, kami menjalankan apa yang mahasiswa inginkan," ujar Ichsan.

Terkait intervensi yang dilakukan PR3, Dr. Syahrial Bakhtiar tidak terlalu ambil pusing. Menurutnya, keputusannya meminta MPM melakukan e-voting bukanlah sebuah intervensi negatif. Ia menyatakan jika e-voting bisa dijadikan langkah awal mahasiswa untuk terus berkreatif dan inovatif. "Ini merupakan karya mahasiswa kita, dan harus dikembangkan," ujarnya, Rabu (1/5). Selain itu, menurutnya e-voting juga merupakan terobosan baru dalam pemilu, dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi orang banyak.

Mantan Dekan FIK itu juga mengomentari kelemahan dari sistem pemilu yang selama ini digunakan MPM. Menurutnya dengan sistem manual akan banyak menyita waktu, biaya dan menguras fisik. Apabila selama ini mahasiswa rela bermalam-malaman untuk menghitung hasil suara, kini mahasiswa tidak akan mengalaminya lagi. Hal itu dikarenakan dengan e-voting mahasiswa bisa langsung mengetahui hasilnya sesaat ketika voting ditutup. "Sistem pemilu yang digunakan selama ini merupakan pemilu paling aneh sedunia," ujarnya.