Etika Politik "Real Politiek" dan Dunia Perpolitikan di Kampus

Akhir-akhir ini, Republik ini sedang galau. Gerak geriknya kian memperlihatkan gejala pikiran kacau. Ini antara lain terlihat dari prilaku elit politik yang tak lagi peduli dengan etika politik bernegara dan berbangsa. Mulai dari Presiden sampai ke pejabat tinggi dan massa di bawah, sama saja. Dalam eseinya berjudul "Berpolitik dengan Etika", mantan Menteri Dikbud Daoed Joesuf, menyindir Presiden SBY, yang ‘menelan air ludahnya sendiri’ (Kompas, 14/2/13). Setelah melarang para menteri di kabinetnya agar jangan rangkap jabatan dan atau mencampuradukkan urusan partai dan tugas negara, kini malah giliran sang Presiden sendiri yang melakukannya. Kebetulan saat partai Demokrat lagi ricuh, SBY lagi di Luar Negeri (LN). Ironisnya, pulang dari LN ia langsung mengurus partai, mengumpulkan elit Demokrat dan bukannya rapat dengan anggota kabinet, untuk menindaklanjuti hasil kunjungan LN-nya. Bukankah keberangkatan SBY dan rombongannya atas biaya uang rakyat. Terlepas dari apa yang dipikirkan petinggi negeri ini untuk rakyat atau untuk dirinya sendiri.

Contoh-contoh prilaku elit politik yang tak lagi menghiraukan etika politik juga banyak. Nyaris tak ada hasil Pilkada yang tak berujung ricuh. Di setiap tingkat (Propinsi, kabupaten/ kota) ada saja yang protes dan memper­kara­kannya. Banyak figur politik yang tanpa malu-malu jadi "bajing loncat", pindah-pindah partai. Ada pula pejabat tinggi penegak hukum dengan arogan sesumbar akan menangkap koruptor, tapi kini ia sendiri yang menelan air ludahnya sendiri. Itulah yang terjadi atas diri ahli bicara "Cecak dan Buaya", jenderal bintang tiga Susnoduaji. Ia malah berkelit melawan kepu­tusan pengadilan tinggi. Lalu lari bersembunyi dan kini menyerah. Lucunya, petinggi kepolisian tanpa sungkan memuji sikap ‘ksatria’ Susno yang mau menyerah. Logika akal sehat diputar balik. Tak kurang brutalnya prilaku politik massa di bawah. Tak terima keputusan politik dalam kasus pemekaran kabupaten, kantor aparat penegak hukum dibakar hangus. Korban pun berjatuhan. Ini terjadi di hampir setiap daerah. Akar masalahnya karena etika politik kian tak dihiraukan. Begitulah "real politik" yang berlangsung sejak era reformasi.

Etika Politik

Pemikir/ filsuf Perancis Paul Recour (1999) membedakan antara etika dan nilai (values). Setiap orang memiliki seprangkat nilai dan kode etik yang men­jadi pedoman hi­dupnya. Satu sama lain berbeda tetapi berhu­bungan. Nilai (values) ialah apa yang diyakini seseorang (sebagai basic belief) selaku benar dan tak benar. Nilai dapat dikatakan pedoman prinsip hi­dup seseorang (individual), sementara etik adalah pedoman hidup bersama. Nilai merupakan batu pijakan bagi seseorang untuk membuat kepu­tusan tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, yang lebih penting atau yang kurang penting, yang berharga dan tak berharga. Jika seorang mahasiswa, misalnya, kurang menghargai kebiasaan membaca buku, maka dalam dirinya sebe­tulnya tidak ada ‘nilai’ akademik karena membaca adalah salah satu ciri nilai utama perilaku akademik.

Sedangkan etika adalah sepe­rangkat ‘aturan’ yang disepakti bersama oleh suatu negeri (negara) atau perusahaan, lembaga, ter­masuk lembaga pendidikan. Etika umumnya didasarkan pada nilai moral tetang kebijakan, tentang kebenaran dan ‘kewajiban’ (obligation) tiap individu untuk mengikuti aturan bersama.

Jika kita dapat memahami etika sebagai common guidelines atau aturan yang harus dipatuhi bersama dan untuk masyarakat, untuk suatu organisasi, untuk yayasan dan sejenisnya, maka kita dapat membedakan antara etika dan nilai. Singkatnya, "values are very much personal while ethics is very much societal". Mereka yang peduli etika, mestinya lebih mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Keduanya harus sinkron dan komplimenter agar negeri jangan galau. Tapi itulah soalnya. Di negeri yang minus etika, dalam ‘real politik" semua penuh ketidakpastian dan pembiaran.

Pepolitikan Gaya Mahasiswa di Kampus.

Tujuan etika politik sekali lagi menyimak Recour (1990) "adalah guidelines untuk mengarahkan ke kebajikan hidup bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil". Pemahaman konsep etika politik seperti itu membantu kita menganalisis korelasi antara tindakan individual (nilai) dan tindakan kolektif (ethics), serta struktur-struktur dalam institusi kampus. Etika politik hendaknya janganlah diredusir menjadi hanya sekadar etika individual atau perilaku orang dalam bernegara. Menurut Ricoeur setidaknya ada tiga prasyarat menegakkan etika politik: pertama, tunduk pada upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri; kedua, upaya memperluas lingkup kebe­basan; ketiga, membangun institusi-institusi yang adil".

Ketiga prasyarat itu saling terkait. Hidup baik bersama dan untuk orang lain tidak mung­kin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka insti­tusi-institusi yang adil. Menerima prulitas, kebe­ragaman, adalah salah satu ciri demokrasi. Demokrasi tanpa me­ngin­­dahkan aturan adalah anarki. Dewasa ini orang lebih suka mengeluarkan apa yang menjadi pendapat pribadinya ketimbang kesediaan untuk mendengar. Kalau maha­siswa di kampus sudah terkon­taminasi oleh prilaku seperti itu, maka etika kehidupan kampus kian dicampakkan. Gejala ini mestinya tidak boleh terjadi di kampus, sebab kampus adalah ‘benteng terakhir’ dari demokrasi. Jika demokrasi di luar sana, sudah terlanjur kebablasan, mengapa mahasiswa kampus tidak mampu memerankan dirinya sebagai pengawal demokrasi yang elegan. Sungguh amat disayangkan jika dalam pemilihan pimpinan orga­nisasi mahasiswa BEM UNP baru-baru ini, ada kelompok mahasiswa yang memaksakan kehendaknya untuk meminta agar pemilihan ulang, hanya karena kalah suara tipis. Padahal aturan yang dijalani sudah disepakati bersama.

Perbedaan esensil antara etika berpolitik di kampus dengan demokrasi kebablasan di luar sana ialah bahwa organisasi mahasiswa dibimbing oleh etika kehidupan kampus. Salah satunya ialah memelihara identitasnya sebagai kaum terpelajar, insan akademik yang peka terhadap standar-standar nilai kebenaran atas dasar etika akademik. Warna akademik juga harus tampak dalam perpo­litikan kampus, baik dalam kriteria kandidat, maupun dalam proses penyelenggaraan pemilihan dan terlebih dalam menyikapi hasilnya. Jika tidak, mahasiswa yang suka menyebut diri mereka (sebagai kelompok) "agent of change" hanyalah sekadar isapan jempol.