Pasca gempa bumi 30 September 2009 lalu, sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan di Kota Padang dan Pariaman rusak berat, bahkan ada yang tidak dapat digunakan lagi. Untuk mengatasi sarana dan prasarana pendidikan telah porak poranda, berbagai alternatif dilakukan oleh pimpinan sekolah untuk mewujudkan agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti mendirikan tenda darurat untuk kelas yang tidak dapat digunakan, merubah tata ruangan kepala prodi untuk jadi kelas perkuliahan, menumpang di tempat yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, serta membuat sekolah darurat untuk menganti sekolah yang roboh.
Selain itu sekolah juga melaksanakan kegiatan belajar tambahan. Tapi pihak sekolah masih kurang optimis melihat kondisi proses pembelajaran yang sekarang ini, berlanjut dengan perasaan pesimis untuk mendapatkan rangking yang terbaik pada Ujian Nasional (UN) yang akan datang. Bahkan kepala sekolah Sekolah Bertaraf Internasional di dalam estimasinya mengatakan, kalau tidak terjadi gempa mereka sudah dapat take off untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional pada tahun 2010. Tapi akibat gempa, nampaknya agak lelah untuk mencapai impian sekolah bertaraf Internasional sesuai dengan yang dicitakan. Sedangkan kondisi psikis siswa masih trauma dalam belajar, begitu juga guru ketika berada dalam ruangan bertingkat
Dalam situasi seperti ini diperlukan keberanian dan kecepatan pimpinan sekolah untuk mengambil kendali agar proses pembelajaran tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Meskipun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, namun setidaknya kita sudah berupaya untuk meminimalkan kekurangan yang telah terjadi dan menghindari kegelisahan siswa dan orang tua. Dampak keseluruhan dari gempa terhadap proses pembelajaran di sekolah sangat menganggu program yang telah ditetapkan oleh sekolah. Di samping itu, guru juga sulit untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi siswa, tentunya menyulitkan mereka untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal. Lebih fatal lagi akibatnya bagi siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional yang sudah diambang pintu.
Kebijakan untuk belajar ditenda darurat memiliki beberapa kekurangan, di samping ada pula manfaatnya. Seperti kursi yang bertumpuk, siswa kurang terkontrol. Bila hari hujan tentu akan kena tempias dan air hujan yang mengalir deras di bawah meja. Di samping itu, sulit untuk mengelola siswa karena tempatnya di halaman sekolah. Suara yang berisik antara satu tenda dengan tenda yang lain saling berintervensi (berbaur). Apabila cuaca panas, guru dan siswa merasakan gerahnya berada di dalam tenda . Sehingga siswa tidak dapat berkonsentrasi menghadapi palajaran yang diberikan oleh gurunya
Sedangkan kebijakan untuk perguruan tinggi dengan mengubah ruangan ketua prodi menjadi kelas perkuliahan, merupakan kebijakan yang agak sedikit membantu dan tidak begitu menganggu proses perkuliahan. Tentu ruangan perkuliahan tidak sebaik ruangan yang telah direncanakan. Tata ruangannya kurang begitu baik dan sempit. Mobiler ketua prodi yang tidak dapat diungsikan terpaksa tetap di dalam ruangan. Bagaimanapun tentu ini akan menganggu pemandangan mahasiswa sewaktu proses perkuliahan berlangsung. Tetapi kebijakan ini sudah dapat mengatasi kesulitan ruangan perkuliahan.
Begitu juga dengan sistem bergiliran belajar. Hal ini membuat guru sulit untuk mencapai seluruh program yang telah ditetapkannya dalam rencana pembelajaran. Dalam artian, siswa belajar seadanya dan juga kurang termotivasi untuk belajar. Begitu juga halnya dengan guru. Mereka kurang bersemangat karena ada interval waktu untuk menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan dalam rentang waktu yang dekat. Akademik atmosfir sulit terbangun karena guru dan siswa merasakan proses pembelajaran kurang berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Kebijakan Sekolah darurat juga memiliki kendala. Pembangunan sekolah darurat membutuhkan waktu, yang seharusnya bisa efektif untuk pembelajaran. Guru dan siswa terpaksa berhenti belajar karena tidak ada ruangan yang dapat dijadikan sebagai tempat belajar. Gedung yang dibuat juga kurang representatif, karena keadaannya darurat. Suasana yang kondusif tentu sulit akan dapat dicapai sebab sarananya juga masih terbatas.
Dalam situasi yang kurang menguntungkan ini, sebetulnya kepala Dinas TK II Depdiknas harus mengadakan rapat koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengantisipasi kesulitan yang dihadapi oleh kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah mengeluhkan dalam menghadapi permasalahan ini hanya kepala sekolah yang berpikir sendiri untuk mengatasi proses pembelajaran di sekolah. Lebih fatalnya lagi, ada seorang pengawas yang datang ke sekolah dan langsung mengkritik kepala sekolah yang pembelajaran di sekolahnya masih menggunakan tenda darurat. Seharusnya sebagai pengawas juga berfikir secara bersama untuk mencarikan solusi yang terbaik agar proses pembelajaran berjalan menurut semestinya.
Lebih baik jika kepala sekolah juga berkoordinasi dengan pihak komite sekolah yang merupakan perpanjangan tangan orang tua siswa untuk memikirkan sekolah yang ditimpa musibah. Dengan adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa tentu masih ada orang tua siswa yang mampu dan punya koneksi dengan pihak lain untuk dapat membantu sekolah yang ditimpa musibah.
Salah seorang pakar Bimbingan Konseling UNP yang langsung turun kelapangan untuk memberikan konseling trauma gempa menyatakan bahwa siswa-siswa di Kota Pariaman dan Padang masih perlu diberi trauma konseling agar psikis siswa stabil kembali menghadapi proses pembelajaran dengan baik. Sulit rasanya bagi siswa untuk mendapatkan nilai yang terbaik karena banyak variabel yang ikut mempengaruhinya.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk menangani hal ini. Diantaranya dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Diknas beserta jajarannya untuk membicarakan solusi perbaikan sekolah dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para donator, serta perantau Minang yang sudah sukses untuk mencari bantuan dari pihak luar. Selain itu rapat koordinasi juga dilakukan dengan komite sekolah untuk mencarikan bantuan perbaikan. Dalam hal ini dapat melibatkan alumni guna memperbaiki sekolah yang rusaknya tidak begitu berat. Selanjutnya rapat koordinasi dilakukan dengan para guru untuk membicarakan proses pembelajaran agar siswa jangan terlalu tertinggal pelajarannya. Di samping itu, kepala sekolah juga mengupayakan kepada pemerintah untuk segera mengucurkan dana bantuan gempa yang sudah terkumpul untuk digunakan memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.
Penulis adalah Asisten Direktur I Program Pascasarjana UNP
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!