Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, diagendakan akan mengadakan kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (9/2). Menanggapi hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNP mengatakan bahwa tidak ada aksi ataupun kartu kuning seperti yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia.
Presiden BEM UNP, Tanzilal Wanda Riski mengatakan bahwa pemberian kartu kuning yang dilakukan oleh ketua BEM UI tersebut adalah tindakan yang wajar dan kreatif. "Namun, UNP tidak akan melakukan hal yang serupa. Kedatangan Jokowi nantinya akan ada penyampaian aspirasi dengan cara yang soft," ungkapnya, Selasa, (6/2).
Lebih lanjut, Wanda mengatakan bahwa tidak semua aksi harus dilakukan cara demonstrasi ataupun dengan memberikan simbol.
"BEM UNP akan menyampaikan dengan kajian ataupun diskusi nantinya. Bila tidak dapat berdiskusi langsung kami akan melakukan penyerahan kajian aksi dari masyarakat isinya mengenai tuntunan masyarakat serta solusi yang diberikan untuk pemerintah" ujarnya.
BEM UNP memberikan tuntutan yang sama dengan BEM UI, namun ada beberapa tambahan, seperti pemerintah lebih memperhatikan pangan di Indonesia karena ini adalah hal yang serius. Kemudian terkait Geothermal, hendaknya ada sosiolisasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat diterapkan di daerah.
Tidak hanya itu, juga terhadap keseriusan pemerintah menangani rehabilitasi Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender (LGBT). Seharusnya, ada peraturan ataupun perundang-undangan yang jelas mengenai LGBT ini.
Yang terakhir, terkait kebebasan berpendapat. Seharusnya tak ada diskriminasi bila seseorang berpendapat. Jangan sampai pihak pemerintah melakukan hal yang kurang tepat.
Wanda mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu hal pada ketua BEM UI dikarenakan pendapatnya, ia akan ikut membela dan siap mendukung.
"Hadirnya Jokowi di UNP, hendaknya dalam penyampaian kuliah umumnya dapat memberikan pencerahan serta meminimalisir kegaduhan. Lalu, mengenai pendapat masyarakat yang pemerintah tidak peduli dengan mereka dapat diklarifikasi oleh Jokowi nantinya. Perubahan ke arah yang lebih baik saja untuk ke depannya. Bukan siapa pemimpinnya tapi bagaimana ia memimpin," katanya.
Senada dengan Wanda, Ketua Wadah Pengembangan Pengkajian Sosial dan Politik (WP2SOSPOL) UNP, Ahmad Taufik, mengatakan bahwa WP2SOSPOL tidak akan melakukan aksi demonstrasi, namun hanya penyampaian aspirasi melalui cara yang edukatif.
"Semoga penyelesaian kasus di Asmat disegerakan, masalah pangan Indonesia, LGBT dan lain sebagainya dapat diatasi," harapnya, Selasa (6/2).
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!