Aksi Demonstrasi di DPRD Sumbar, Massa Tuntut Kebijakan Pemerintah Dievaluasi Total

Ganto.co - Gelombang aksi unjuk rasa oleh mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Barat kembali digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (28/10). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan krusial, mulai dari mendesak agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional hingga menuntut evaluasi total terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Shabbrin Syakur selaku Presma Badan Eksekutif Universitas Andalas (BEM UNAND) menjelaskan bahwa aksi tersebut murni mengatasnamakan masyarakat sipil untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap pihak yang hadir.

"Hari ini kita turun atas nama sipil, tidak mengatasnamakan siapa pun yang kemudian menginisiasi, dan kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap yang hadir pada hari ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Shabbrin juga menyoroti pentingnya penyelesaian isu-isu lingkungan di daerah.

"Karhutla ini mungkin merupakan masalah yang cukup pelik ya, kita melihat saudara-saudara kita di Kalimantan ketika langit mereka tidak lagi berwarna biru, langit mereka sudah berwarna oren begitu," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Erik Julian Kamal selaku Koordinator Daerah BEM SI Sumbar menyampaikan bahwa aksi ini melibatkan berbagai elemen, baik dari BEM SB, BEM SI, maupun masyarakat sipil. Ia juga menegaskan komitmen gerakan mahasiswa untuk terus menggalang isu-isu yang berkembang.

"Insya Allah, habis ini kami akan melakukan evaluasi, beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan, kami akan melakukan konsolidasi kedua," ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Iranto selaku Presma BEM Universitas Adzkia yang menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan masyarakat sipil.

"Tujuan kita melaksanakan aksi yakni bagaimana kita menyatu dengan masyarakat sipil, nah itu yang perlu digarisbawahi, menyatu dengan masyarakat, tidak ada bedanya kita tetap menjadi mahasiswa dengan masyarakat sipil," tegasnya.

Sementara itu, pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat langsung membahas massa aksi untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Nanda Satria, menegaskan bahwa lembaga legislatif daerah berkomitmen untuk tidak pernah mengabaikan tuntutan masyarakat.

"Apapun tuntutan kawan-kawan tidak pernah masuk laci ataupun hanya dianggurkan, apalagi memang itu substansial, pasti mana yang bisa kita perjuangkan di misalnya tupoksinya daerah, pasti kita perjuangkan," tutupnya.