Saat Demokrasi Dibelenggu Pembangunan: Merasakan Era Park Chung- Hee

Beberapa bulan terakhir, Indonesia, sedang gencarnya melakukan pembangunan proyek-proyek strategis nasional, yang diklaim sebagai simbol kemajuan dan gerbang menuju negara industri yang maju. Namun dibalik pembangunan tersebut, muncul kekhawatiran apakah Indonesia mengulang jejak Korea Selatan di bawah kepemimpinan otoriter Park Chung hee?

Park Chung Hee adalah presiden Korea Selatan yang berkuasa hampir dua dekade, Ia dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengubah Korea Selatan dari negara agraris miskin menjadi negara yang memiliki kekuatan industri di Asia Timur. Namun, keberhasilan ekonomi tersebut diiringi dengan pembatasan kebebasan masyarakat sipil dalam bersuara. Sehingga pada masa pemerintahannya dikenal sebagai istilah "pembangunan yang membungkam suara."
Kini, Indonesia berada pada situasi yang terasa hampir sama, pemerintah menekankan pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek besar seperti pemindahan ibu kota negara atau IKN, eksploitasi sumber daya alam di beberapa wilayah pedalaman, serta meningkatkan investasi asing. Namun, sejumlah kebijakan pembangunan itu justru membatasi ruang kritik, saran, serta membatasi protes publik, yang melemahkan jiwa demokrasi bagi masyarakat sipil.

Prof. Yunita Lesmana, sejarawan Asia Timur dari Universitas Gadjah Mada, mengatakanbahwa "Pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan kerap memandang kritik sebagai hambatan, bukan sebagai bagian sehat dari demokrasi. Itu yang terjadi di KoreaSelatan dulu, dan kita tidak boleh lupa akan sejarah itu."

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa demokrasi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi saat ini, mereka menilai bahwa ruang untuk menyampaikan kritik dan partisipasi publik semakin sempit. Dan bahkan beberapa aksi protes mahasiswa dibubarkan dengan alasan keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang besar, bagaimana nasib demokrasi Indonesia di tengah pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045? Apakah pembangunan akan berjalan seiring dengan demokrasi kebebasan sipil, atau justru malah mengulang kembali sejarah lama yang pernah terjadi di Korea Selatan?