Berita

WP2SOSPOL UNP

Antara Sistem Stiker Parkir, Diskusi Terbuka, dan Isu Demonstrasi

Antara Sistem Stiker Parkir, Diskusi Terbuka, dan Isu Demonstrasi
Petugas Satpam UNP memberikan arahan pemasangan Stiker Parkir bagi kendaraan yang memasuki wilayah UNP, Senin (28/8). f/Wildan

Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (WP2SOSPOL) Universitas Negeri Padang (UNP) rencananya menggelar diskusi terbuka bersama rektor mengenai sistem stiker parkir, Jumat (8/9) lalu. Sayangnya, karena isu demonstrasi, diskusi tersebut batal dilaksanakan. Diskusi serupa akan digelar dalam dua minggu mendatang.

Muhammad Rizqy Kholik selaku Kepala Divisi Riset Politik WP2SOSPOL menjelaskan bahwa, diskusi bersama rektor dilatabelakangi oleh kegelisahan WP2SOSPOL mengenai kebijakan sistem stiker parkir. Kebijakan tersebut, dinilai kontroversial karena menuai pro dan kontra, bahkan di kalangan internal WP2SOSPOL.

WP2SOSPOL pun sudah melakukan diskusi sesama anggota. Di WP2SOSPOL, terdapat sebuah divisi bernama Riset Politik yang salah satu tugasnya mengkaji setiap kebijakan kampus. Diskusi internal di kalangan WP2SOSPOL dilakukan sebanyak empat kali. "Menurut anggapan anak WP2SOSPOL, kebijakan itu dinilai prematur," ujarnya, Rabu (13/9).

Rizqy menceritakan, pada diskusi internal terakhir, WP2SOSPOl mengambil sikap untuk menggelar diskusi terbuka bersama rektor. Diskusi terbuka itu, rencananya digelar di depan Gedung Terpadu UNP, Jumat (8/9). Persiapan pun telah dilakukan sehari sebelum acara. Undangan juga telah disebarkan ke seluruh organisasi mahasiswa (ormawa) selingkungan UNP.

Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D., pun sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir. Diskusi terbuka digelar dengan tujuan agar mahasiswa yang bukan aktivis tertarik untuk mengikuti. Dalam bayangan awal Rizqy, diskusi terbuka akan berlangsung meriah dan diikuti antusias oleh ratusan peserta.

Acara rencananya dilaksanakan pada sore hari. Untuk menyosialisasikannya, pada siangnya, sejumlah anggota WP2SOSPOL berkeliling kampus dengan sepeda ontel. Lewat TOA, mereka mengajak mahasiswa untuk ambil bagian menjadi peserta diskusi.

Rizqy mengatakan, pada pukul sepuluh pagi, pihak rektorat menyampaikan bahwa rektor dapat hadir. Akan tetapi, ketika dikonfirmasi kembali pada siang harinya, pihak rektorat mengatakan yang akan menghadiri diskusi adalah Wakil Rektor (WR) III, Prof. Dr. Ardipal, M.Pd..

Rizqy masih ingat, pada pukul empat sore, Ardipal datang dengan menggunakan mobil. Jumlah peserta yang hadir berjumlah ratusan.

"Yang membuat kami kecewa, Bapak WR III datang menggunakan mobil melintasi Gedung B Integrated Classroom. Sayangnya, beliau tidak turun ataupun berhenti menyapa kami yang ada di sana. Bahkan, tidak menurunkan kaca mobil," katanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta diskusi mengapa Ardipal langsung balik ke rektorat. Merasa heran, Rizqy bersama Ketua Umum WP2SOSPOL, Fakri Marsal, pergi mendatangi rektorat.

Petugas keamanan yang berada di lantai satu saat itu mengatakan bahwa ada mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi. Rizqy dan Marsal berhasil menemui Ardipal untuk menjelaskan bahwa isu demonstrasi itu tidak benar.

Rizqy dan Marsal menjelaskan kepada Ardipal bahwa WP2SOSPOL hanya ingin mengadakan diskusi terbuka. "Tanggapan dari WR III. 'Ya, bagus itu. Saya mau ke sana lagi,'" kata Rizqy. Akhirnya, Ardipal pun kembali ke tempat diskusi untuk kedua kali.

Meski Ardipal sudah berada di lokasi acara, diskusi terbuka tetap tidak jadi dilaksanakan. Selain Ardipal, di tempat diskusi, ada juga pembina WP2SOSPOL, Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd., M.Pd.. Keduanya menganggap diskusi terbuka tidak bisa dilaksanakan.

Berdasarkan berita ganto.co, 8 September lalu, Junaidi mengakui bahwa dia tidak mengetahui adanya acara tersebut. Dia pun menyarankan agar diskusi digelar di ruang tertutup. Alasannya, supaya elok saja dilihat. "Masak ketika Rektor berbicara di depan, ada mahasiswa yang lalu-lalang di jalanan. Itu kurang bagus," ujarnya.

Alasan lain, ditakutkan ada wartawan yang tidak bertanggung-jawab yang mengambil foto lalu menuliskan hal yang tidak baik. "Misalnya, mahasiswa UNP demo karena sistem parkir. Kan tidak bagus juga," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ardipal. Diskusi sebaiknya digelar di ruang tertutup seperti Auditorium, dan dihadiri oleh perwakilan ormawa dan mahasiswa biasa yang memang paham masalah sistem stiker parkir ini. "Kalau perlu saya yang akan menandatangani surat undangan tersebut," katanya.

Peserta pun kecewa karena diskusi tidak jadi dilaksanakan. WP2SOSPOL akan menagih janji Ardipal untuk mengadakan diskusi di Auditorium. Rizqy mengatakan bahwa, tujuan diskusi ini yaitu untuk melatih jiwa kritis mahasiswa atas setiap kebijakan yang ada di kampus.

Dia menyanyangkan tidak adanya sosialisasi dari pihak kampus atas kebijakan ini. Melalui diskusi ini, pihak kampus bisa memberikan tanggapan dan klarifikasi terkait kebijakan ini.

Setelah diskusi bersama Rektor batal dilaksanakan, WP2SOSPOL menggelar diskusi bersama perwakilan ormawa dan mahasiswa di Lantai 1 Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa. Jumlah yang hadir mencapai ratusan. Diskusi tersebut membahas tentang kebijakan sistem stiker parkir di UNP.

Ada peserta yang menganggap kebijakan ini memiliki sisi positif dan negatif. Ada pula peserta yang menolak sistem stiker parkir ini, sebab dianggap terlalu prematur dan bermasalah dalam penerapannya di lapangan. Diskusi digelar sampai pukul enam sore.

WP2SOSPOL menunggu etikad baik dari pihak kampus mengenai kapan dan di mana diskusi bersama rektor akan dilaksanakan. Pembina WP2SOSPOL akan membicarakan hal ini dengan WR. Dia mengharapkan, diskusi bisa dilaksanakan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan.

Kata Rizqy, jika tidak ada itikad baik dari pihak kampus dalam tempo waktu tiga minggu, WP2SOSPOL akan mengadakan aksi demontrasi.

UNP sudah menerapkan kebijakan sistem stiker parkir sejak 1 Agustus 2017. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan UNP dari aksi kendaraan bermotor. Meski demikian, hingga saat ini, penerapan kebijakan sistem stiker parkir dinilai tidak efektif.

"Masak iya, dengan dikasih stiker itu, motor tidak akan dicuri? Apakah itu alasannya? Kalau itu tujuannya, kami kontra," tegas Fakri.

Pihak kampus mengenakan sewa lahan parkir sebesar Rp 2.000 untuk motor dan Rp 3.000 untuk mobil yang tidak memiliki stiker parkir berlogo UNP. WP2SOSPOL mempertanyakan ke mana uang yang didapatkan dari kebijakan tersebut diarahkan. Lebih lanjut, WP2SOSPOL menyarankan agar kebijakan ini segera ditinjau ulang oleh pihak kampus.

✔ Standar Jurnalisme & Transparansi SKK Ganto UNP

Berita ini diproduksi dan diverifikasi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.

Fakhrudin Arrazzi
Jurnalis • Liputan Berita

Pemimpim Redaksi
Diedit & Diverifikasi oleh: Putri Radila (Pemimpin Umum)
✔ Standar EEAT Redaksi

Komentar & Tanggapan Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar Anda akan langsung tampil setelah verifikasi. Alamat email tidak akan dipublikasikan.

8 + 3 = ?
Perhitungan matematika dasar untuk mencegah spam bot otomatis.