Berita

Kemenristek Dikti Beri Izin UNP Anugerahkan Gelar Doktor Kehormatan kepada Megawati

Kemenristek Dikti Beri Izin UNP Anugerahkan Gelar Doktor Kehormatan kepada Megawati
Kemenristek Dikti melalui Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Teknologi memberikan izin kepada UNP. Izin tersebut berupa penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri. f/Ist

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya IPTEK dan Teknologi memberikan izin kepada Universitas Negeri Padang (UNP). Izin tersebut berupa penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan surat bertanggal 10 Juli 2017 dan ditandangani oleh Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Teknologi, Ali Ghufron Mukti, Kemenristek Dikti menilai UNP memenuhi syarat sebagai perguruan tinggi yang berhak memberikan gelar doktor kehormatan.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menristek Dikti Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Pasal 1 disebutkan bahwa gelar Doktor Honoris Causa merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program doktor sebagai peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam iptek dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan izin kepada Saudara untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada Sdr. Hj. Megawati Soekarnoputri," ungkap Ali di dalam surat yang ditujukan kepada Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D..

Berdasarkan berita Ganto.co bertanggal 23 September 2017, penganugerahan gelar tersebut dilatarbelakangi karena jasa Megawati dalam mengubah paradigma pendidikan nasional yang dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, UNP juga memandang pengalokasian anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan jasa Megawati.

✔ Standar Jurnalisme & Transparansi SKK Ganto UNP

Berita ini diproduksi dan diverifikasi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.

Fakhrudin Arrazzi
Jurnalis • Liputan Berita

Pemimpim Redaksi
Diedit & Diverifikasi oleh: Arrasyd (Redaktur Berita)
✔ Standar EEAT Redaksi

Komentar & Tanggapan Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar Anda akan langsung tampil setelah verifikasi. Alamat email tidak akan dipublikasikan.

8 + 9 = ?
Perhitungan matematika dasar untuk mencegah spam bot otomatis.