Kejelasan Mengenai Prosedur Pengajuan UKT berdasarkan SK Rektor

Mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Negeri Padang (UNP) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 369/UN35/KU/2020 tentang Peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Padang pada Senin (22/6).

Mahasiswa yang terdampak akibat covid-19 dapat mengajukan pembebasan UKT sementara, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT,dan pencicilan UKT. Hal ini disampaikan lansung oleh Wakil Rekor II, Drs. Syahril, ST, M.Sc, Ph.D., saat ditemui di ruangannya, Selasa (23/6).

Pengurusan persyaratan tersebut, ungkap Syahril tetap dapat di lakukan di Aplikasi Rumah Gadang UNP. Sehingga mahasiswa tidak perlu mengantarkan persyaratan tersebut ke dekan fakultas. Melainkan cukup di aplikasi Rumah Gadang UNP yang lansung terhubung ke dekan fakultas. Verifikasi data tersebut kemudian dilakukan oleh Wakil Dekan II.

Dalam paparannya, Syahril menjelaskan pertama mengenai pembebasan sementara UKT diberikan pada mahasiswa semester 9, 10, dan 11 bagi program sarjana dan diploma empat yang mengambil skripsi, serta mahasiswa semester 7 bagi program diploma tiga yang mengambil tugas akhir semester Juli-Desember 2020.

Sementara mahasiswa semester 9 program sarjana dan diploma empat yang mengambil 6 satuan kredit semester (sks) membayar UKT 50 persen. Begitu pun bagi mahasiswa semester 7 program diploma tiga.

Lebih lanjut, Syahril menjelaskan bahwa jika mahasiwa semester 9 program sarjana atau diploma empat dan mahasiswa semester 7 program diploma tiga mengambil lebih dari 6 sks pada semester Juli-Desember tetap membayar 100 persen. Namun hal ini dapat diberlakuakan pencicilan atau pun mengajukan persyaratan dalam penurunan level UKT jika terdampak covid-19.

"Pembayaran 100 persen bagi mahasiswa akhir semester 9 program sarjana atau diploma empat dan semster 7 program diploma tiga yang mengambil lebih dari 6 sks tersebut masih bisa melakukan pengajuan seperti pencicilan, penurunan level UKT, dan pengurangan UKT jika terdampak covid-19," terangnya.

Kedua, pengurangan UKT. Terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh mahasiswa sebagai dasar dalam pengurangan UKT. Dokumen yang dibutuhkan yaitu, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah, surat keterangan penghasilan, fotokopi kartu keluarga (KK), dan data pendukung lain nya.

Dokumen tersebut sebagai bukti perubahan data akibat covid-19. Perubahan data tersebut dapat berupa orang tua yang di PHK akibat covid-19, orang tua yang berubah status menjadi pensiun pada saat ini, dan orang tua yang meninggal pada masa menjalani perkuliahan saat ini.

"Perubahan data tersebut yang diminta kepada mahasiswa agar dapat mengurus nya ke kelurahan," ungkap Syahril.

Ketiga, perubahan kelompok UKT. Pengajuan ini berupa penuruan level UKT, seperti dari level 4 menjadi level 3. Pada pengajuan ini diperlukan surat keterangan penghasilan, fotokopi KK, dan data lain nya tanpa harus melampirkan SKTM.

"Perubahan kelompok UKT ini memerlukan surat keterangan penghasilan jika orang tua pensiunan PNS, terjadi nya pengurangan penghasilan orang tua, atau orang tua meninggal maka perlu diurus serta ditandatanggani di kelurahan. Perubahan ini tidak harus ada SKTM," papar Syahril.

Keempat, pencicilan UKT. Pencicilan ini dilakukan bagi semua mahasiswa sebanyak dua kali, dengan syarat mahasiswa harus menetapkan kapan waktu harus melunasi nya.

"Bagi yang tidak diterima dapat mengusulkan pencicilan UKT ini," terang nya.

Bagi mahasiswa yang menerima penolakan pengajuan pengurangan UKT sebelum nya, ucap Syahril, tetap dapat mengurus kembali data-data di aplikasi Rumah Gadang UNP secara lengkap dan benar.

"Jika data benar dan lengkap pasti diverifikasi. Jika data salah pasti ditolak. Dilihat dulu data yang diminta memenuhi atau tidak. Surat sah tetap dari walinagari atau kelurahan," Ungkap nya.

Sementara itu, pengisian KRS tetap dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Jika mahasiswa selama proses pengajuan peringanan UKT ini belum di verifikasi pengajuannya, diwajibkan untuk tetap membayar. Jika proses pengajuan tersebut sudah disetujui, maka UKT yang dibayarkan akan dikembalikan sisa nya berdasarkan berapa pengurangan UKT yang diperoleh.

"Bagi mahasiswa yang bingung membayar saat sedang menunggu proses pengajuan peringanan UKT, dibayar dulu, jika keluar hasil UKT yang tidak sesuai tadi bisa dilakukan claim pengembalian. Tinggal buat surat pengembalian UKT yang sudah dibayar," jelas nya.

Mahasiswa diharapkan dapat memahami kondisi dalam pengajuan UKT ini, bahwa dasar dalam pengurangan UKT benar-benar berdasarkan data yang diminta." Jika terjadi perubahan data tersebut maka dapat dibantu. Dasar dalam pengurangan UKT yaitu data-data yang diminta, bukan melampirkan nilai," tegas nya.