Mahasiswa Keluhkan Pengajuan UKT, WR II: Semua Ada Dasarnya

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 369/UN35/KU/2020 tentang Peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Padang (UNP) yang dikeluar kan pada Senin (22/6) lalu, mengharuskan mahasiswa melakukan pengurusan dokumen sebagai pendukung data dalam pengajuan peringanan UKT.

Wakil Rektor II, Drs. Syahril, ST, M.Sc, Ph.D., saat ditemui Ganto dalam audiensi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa di ruangannya menjelaskan mengenai hal tersebut, Selasa (23/6).

Syahril mengungkapkan bahwa perlu adanya dasar bagi mahasiswa dalam pengajuan UKT. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan data yang dilengkapi dengan dokumen.

"Misal, saat masuk bapak nya masih hidup, namun kemudian meninggal saat ini, atau pada saat masuk orang tua nya bekerja lalu pensiun pada saat ini, atau orang tua nya yang terdampak covid-19 lalu di PHK, maka dapat melakukan pengajuan UKT. Ini yang dimaksud dengan perubahan data," papar nya.

Perubahan data tersebut diminta kepada mahasiswa untuk diurus ke kelurahan agar memperoleh surat rekomendasi dan keterangan lurah dalam pelengkapan dokumen yang diminta di aplikasi Rumah Gadang UNP.

Adapun data yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan penghasilan, fotokopi kartu keluarga (KK), dan data pendukung lain nya.

Berdasarkan keluhan dari berbagai kalangan mahasiswa mengungkapkan bahwa pengurusan data-data tersebut mempersulit mahasiswa, karena semua mahasiswa dari berbagai kalangan dirasa terdampak akibat covid-19. Salah satunya Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah TM 2018, Rheka Febrina yang mengungkapkan bahwa seharusnya mahasiswa merata dalam peringanan UKT, namun mahasiswa justru dipersulit dengan pengurusan data seperti SKTM.

"Semua kalangan mahasiswa terdampak akibat covid-19, namun justru dalam pengurusan harus mengajukan SKTM," ungkapnya, Selasa (23/6)

Menjawab hal itu, Syahril menjelaskan bahwa data-data tersebut diminta sebagai bukti dalam pemeriksaan oleh inspektorat bahwa mahasiswa tersebut memang terdampak akibat covid-19.

Jika mahasiswa melakukan pengajuan pengurangan UKT, maka SKTM wajib di lampirkan, selain dari surat keterangan penghasilan, fotokopi KK dan data pendukung lain nya.

"Yang jadi masalah adalah mahasiswa yang orang tua nya non PNS. Jadi SKTM harus dilengkapi dari lurah, surat keterangan penghasilan, fotokopi KK, serta dokumen lain seperti keterangan PHK atau keterangan sakit orang tua," ungkapnya.

Jika terjadi pengurangan penghasilan orang tua akibat terdampak covid-19, mahasiswa dapat mengajukan perubahan kelompok UKT. Pengajuan ini mewajibkan surat keterangan penghasilan dari lurah, fotokopi KK, dan data pendukung lainnya tanpa memerlukan SKTM jika tidak miskin secara ekonomi.

Rumusan penilaian penerimaan pengajuan tersebut dijelaskan Syahril bahwa perlu menghitung berapa income perkapita dan dikali selama 6 bulan dalam satu semester tersebut. kemudian dibagi berapa jumlah anggota keluarga pengaju.

"Maka dari sana ditetapkan berapa layak nya harus dikurangi UKT," jelasnya.

Selain itu, Syahril menjelaskan bahwa selama kuliah daring pengeluaran dana UNP tidak lah berkurang. Kuliah daring tetap mengharuskan UNP membayar dosen kontrak setiap bulan nya meskipun mengajar atau tidak mengajar, membayar gaji cleaning service, membayar listrik, lampu, dan lain-lain.

"Pengeluaran bahkan bertambah saat kuliah daring. Kita menginvetasi aplikasi e-learning dua, menambah kapasitas server dan peralatan komunikasi, serta menambah bandwitch. Karena kebutuhan banyak mahasiswa di daring maka harus melengkapi peralatan daring. Jika dulu 40-50 persen dosen yang menggunakan fasilitas daring, maka sekarang 100 persen," papar nya.

Syahril mengungkapkan bahwa kuliah atau pun tidak kuliah di kampus, pengeluarannya tetap sama. Lanjut Syaharil, hal ini perlu diketahui oleh mahasiswa.