Aliansi BEM Sumbar Gelar Demonstrasi Menuntut Evaluasi 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (SB) akan melakukan aksi demonstrasi dengan tema aksi "Suara masyarakat Sumbar, Evaluasi 7 Tahun Jokowi" pada pukul 13:30 WIB di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatra Barat, Jumat (22/10).

Dalam rilis Pers BEM SB yang diterima Ganto.co, ada beberapa tuntutan yang akan dilayangkan pada aksi kali ini. Di mana, tuntaskan cita-cita pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab kemerdekaan dan amanat konstitusi, menjadi poin pertama dalam aksi siang nanti.

Koordinator Lapangan BEM SB dari UNP, Megi Hartandi menyebut aksi kali ini adalah bentuk gerakan dari daerah, sebagai bentuk dukungan pada BEM Seluruh Indonesia (SI) yang telah melakukan tuntutan di pusat.

"Tagline masih sama, tuntutan juga sama. Itu mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mulai awal kepemimpinan Jokowi sampai sekarang," ujarnya saat dihubungi Ganto.co, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Ia menyebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi masih terjadi polemik yang belum diselesaikan. Sehingga polemik tersebut, menambahkan permasalahan baru.

"Permasalahan lama belum selesai, permasalahan baru selalu hadir. Ini mulai dari sektor pendidikan, sektor Polhukam, sektor demokrasi, sektor HAM, sektor lingkungan, dan kesehatan. Selain itu, janji-janji kampanye Jokowi juga banyak belum dipenuhi," jelasnya.

"Dalam aksi nanti, kami berharap DPRD Sumbar bisa melegitimasi gerakan kita, sebagai bentuk repsentasi suara masyarakat Sumbar. Selain itu, nanti kami juga akan melakukan ceremonial kegagalan pemerintah Jokowi. Dengan membunyikan suara sirene selama tujuh menit," sambungnya.

Berikut 12 tuntutan BEM SB dalam rangka memperingati tujuh pemerintahan Jokowi

1. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun, untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.

2. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.

4. Mewujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dalam mengemukakan pendapat serta menghadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Polri.

5. Mewujdukan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.

6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK KPK, Hadirkan Perpu untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan kembalikan marwah KPK sebagai bentuk realisasi janji-janji Presiden Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.

7. Menuntut dan mendesak Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

8. Menuntut dan mendesak Pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.

9. Menuntut dan Mendesak Pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

10. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

11. Ketegasan hukum untuk pengaturan konten ponografi/regulasi perizinan konten pornografi.

12. Ketegasan peremerintah untuk melarang konten pornografi.