Ganto.co - Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Yozarwardi. UP, S.Hut. M.Si. mewakili gubernur menindaklanjuti tuntutan mahasiswa saat mereka melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (26/9).
Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Ratusan mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas sejumlah permasalahan mengenai kesejahteraan petani Sumbar saat ini.
Ada 14 tuntutan yang diberikan kepada Pemerintah Sumbar, antara lain:
1. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan subsidi pupuk harus memberikan manfaat kepada petani kecil, serta memastikan bahwa petani skala kecil dengan luas lahan yang kurang dari dua hektar dapat mengakses pupuk bersubsidi.
2. Pemerintah harus mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan memastikan kebijakan tersebut untuk membantu menaikkan kesejahteraan petani yang berpenghasilan rendah.
3. Pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi agar lebih efisien dan mengevaluasi mekanisme selurah tahapannya.
4. Pemerintah harus lebih memperhatikan dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi dengan melihat dan memperhatikan ketepatan pada harga, waktu, jumlah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pemerataan yang adil untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi di setiap kabupaten dan kota.
5. Pemerintah harus lebih konkrit mencarikan solusi kepada petani yang belum cukup terpenuhi oleh pupuk subsidi, seperti mendorong produk pupuk organik yang berkualitas.
6. Pemerintah harus mencarikan solusi yang konkrit untuk meminimalisir kerugian petani.
7. Pemerintah pusat maupun daerah harus membuat program dalam rangka menjamin keberlangsungan dan regenerasi petani untuk masa yang akan datang, serta mendorong dan memfasilitasi keterlibatan generasi muda di bidang pertanian, seperti mempermudah akses permodalan dan memberikan insentif pada generasi muda yang memasuki sektor pertanian.
8. Pemerintah harus meningkatkan kuantitas penyuluh pertanian di Indonesia agar tercapainya target satu desa satu penyuluh pertanian, dan melakukan penguatan fungsi penyuluhan dengan melakukan sinergi dari pusat, provinsi, daerah, sampai desa.
9. Pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kesejahteraan penyuluh pertanian seperti memberikan insentif dan dukungan agar meningkatkan semangat kerja dan produktivitas.
10. Pemerintah harus mendorong peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya penyuluh yang ada dalam penyelenggaraan penyuluhan.
11. Pemerintah harus komitmen dalam melakukan pengendalian untuk melindungi lahan pertanian agar swasembada pangan dapat terwujud, seperti dengan terus meningkatkan jumlah lahan sawah yang dilindungi dan melarang pengalihan lahan baku sawah.
12. Pemerintah harus mengendalikan pembangunan dan mempertimbangkan izin pembangunan perumahan secara tegas dan jelas yang dialih fungsikan dari lahan pertanian.
13. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan, serta memiliki lembaga dan tim yang dapat bertanggung jawab terkait masalah fungsi lahan.
14. Pemerintah harus menyelesaikan masalah konflik agraria di Sumbar yang mengancam lahan masyarakat, serta penyelesaian masalah alih fungsi lahan yang semakin mengkhawatirkan.
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!