Ganto.co -Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatra Barat (Sumbar) mengadakan diseminasi dan diskusi publik bersama Labor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP). Kegiatan ini mengusung tema "Transisi Energi yang Adil, atau Solusi Palsu?" ini, diadakan di Ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat Baru UNP, Selasa (30/1).
Kegiatan ini dihadiri beberapa pemateri yaitu, Walhi Sumbar, Andre Bustamar; YLBHI-LBH Padang, Diki Rafiqi; Dosen Sosiologi Lingkungan Hidup UNP, Khairul Fahmi, S.Sos, M.Si.; Guru Besar Ilmu Lingkungan UNP, Prof. Dr. Indang Dewata, M.Si.
Pemateri pertama, Andre Bustamar mengatakan bahwa WALHI Sumbar sering melakukan riset tentang transisi energi dan dampak yang ditimbulkan dari energi tersebut kepada masyarakat.
"Akhir-akhir ini kami sering melakukan riset terutama transisi energi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarat di lapangan," ucapnya.
Ia juga mengatakan sebagian besar sumber energi Indonesia sudah berasal dari beberapa energi terbarukan.
"52% dari sumber energi kita sudah bisa dikatakan sebagai energi terbarukan menurut pemerintah yaitu dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)." ujarnya.
Selanjutnya, Andre menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTP terutama PLTP Muara Laboh.
"Dampak yang ditimbulkan adalah perampasan lahan, perubahan mata pencarian, penurunan daya dukung lingkungan, pencemaran, kerusakan lahan, dan intimidasi kepada masyarakat," jelasnya.
Pemateri kedua, Diki Rafiqi menuturkan untuk menjawab persoalan mengenai perubahan energi (climate change),kata transisi energi selalu menjadi jawaban.
"Kata transisi energi selalu dibilang dan menjadi jargon sakti untuk menjawab segala persoalan lingkungan khususnya climate change," ucapnya.
Pemateri ketiga, Khairul Fahmi, S.Sos, M.Si menyampaikan faktor utama pendorong terjadi eksploitasi.
"Faktor yang mendorong terjadinya eksploitasi ada dua, yaitu keuntungan dan keberlangsungan hidup sehari hari, maka dari itu paradigma transisi energi adalah investasi" ujarnya.
Lebih lanjut, Khairul menuturkan optimalisasi kebijakan transisi energi adil dapat diwujudkan dalam tiga dimensi yaitu akses, partisipasi, dan peluang.
"Ada tiga kebijakan yang dapat mengoptimalkan transisi energi yaitu akses melalui literasi kebijakan, partisipasi, dan peluang," tuturnya.
Tak ketinggalan, Prof. Dr. Indang Dewata, M.Si. selaku pemateri terakhir menyampaikan perspektif lingkungan terkait dampak buruk dari energi panas bumi, risiko bencana, dan potensi konflik sosialnya.
"Pemanfaatan SDA saat ini menjadi perampasan ruang hidup, pengerusakan hudan dan lahan, hilangnya biodiversitas, polusi, kemiskinan, serta intimidasi dan kriminalisasi yang dihadapi rakyat in-situ," jelasnya.
Terakhir, Indang merekomendasikan kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial diantaranya kebijakan lingkungan, restorasi lingkungan, dan kerjasama win-win solution.
"Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang kuat untuk memastikan bahwa proyek panas bumi memenuhi standar lingkungan dan berkontribusi positif terhadap keberlanjutan, perlu dilakukan upaya restorasi untuk mengembalikan kondisi alami sebelum proyek dimulai, kerjasama pemerintah, pengusaha, masyarakat dalam pelaksanaan proyek panas bumi dapat membawa manfaat berkelanjutan," tutupnya.
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!