Kata Gubernur dan Kahim Lingkup FIS, Soal Dugaan Intervensi Bacalon Presma UNP

Ganto.co - Pemilu Presiden Mahasiswa (Presma) dan Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) diliputi kontroversi pasca Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) merilis dugaan intervensi, dalam proses pencalonan Presma dan Wapresma Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Negeri Padang (UNP). Tuduhan tersebut diarahkan kepada Gubernur BEM Falkultas Ilmu Sosial (FIS), Ketua Himpunan (Kahim) Geografi, dan Kahim Ilmu Sosial Politik (ISP), yang diduga menghalangi pencalonan Bakal Calon (Bacalon) Dayu Refani dan Indah Kartika dengan meminta mereka menarik berkas pencalonan.

Dalam wawancara bersama Ganto, Kahim Geografi, Habib Azzakia, membantah tuduhan tersebut. Dia menyatakan bahwa tidak ada intervensi yang dilakukan dan penarikan berkas telah disepakati secara sukarela oleh kedua paslon. Menurutnya, proses ini telah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama tanpa paksaan.

"Kami sudah melakukan diskusi dan sudah sepakat antara dua belah pihak. Kami dari internal FIS sangat kecewa terhadap prosedur yang dilakukan paslon atas nama dayu karna melangkah terlalu jauh tanpa sepengetahuan gubernur FIS itu sendiri, dan dari pihak MPM itu tidak meminta kami untuk klarifikasi ataupun menjelaskan permasalahan yang terjadi saat ini," jelasnya pada Rabu, (28/2).

Lebih lanjut, Habib menyampaikan kekecewaannya terhadap MPM yang terkesan terburu-buru.

"Saya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh MPM yang mana langsung mengemukakan isu intervensi oleh Gubernur FIS terhadap salah satu paslon. Langkah baik yang seharusnya dilakukan MPM adalah melakukan panggilan antara kedua pihak untuk melakukan klarifikasi supaya mendapatkan kejelasan dan baru melakukan perilisan di akun MPM," sesalnya.

Sementara itu, Kahim ISP, Restu Hidayat, juga menyanggah tuduhan tersebut. Dia mengklarifikasi bahwa tindakan mediasi yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan miskomunikasi internal di FIS. Kahim ISP menekankan bahwa semua keputusan yang diambil telah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Dalam konteks isu tadi, saya pikir dalam hal koalisi, tentu ada tawar menawar politik. Tidak ada ancaman yang dilakukan disitu, kita hanya mengkaji konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah itu terhadap internal FIS," terangnya.

Restu turut menyayangkan hal yang sedang terjadi ini. Ia merasa integritasnya menjadi buruk karena kasus ini.

"Integritas saya sudah buruk karena pencemaran nama baik, karena apa yang diberitakan tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Tentu hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh MPM, perihal menyelesaikan masalah ini kita seluruh Ormawa FIS sudah satu pandangan dan akan menyelesaikan isu ini dengan baik dan secepatnya," harap Restu.

Tak ketinggalan, Gubernur BEM FIS, M Hafiz Al Habsy, juga memberikan tanggapannya. Dia menjelaskan bahwa gejolak di FIS disebabkan oleh miskomunikasi, dan tindakan mediasi dilakukan untuk mencari solusi. Gubernur BEM FIS menegaskan bahwa penarikan berkas telah disepakati berdasarkan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait.

"Sebenarnya yang terjadi kemaren itu ada gejolak di FIS tentang komunikasi politik. Kawan-kawan jurusan antar FIS miskomunikasi. Hal itu menyebabkan sedikit permasalahan atau gejolak di FIS sehingga saya membuka ruang untuk mediasi setiap perwakilan jurusan untuk membicarakan hal yang tadi," jelasnya.