Berita

Sambangi UNP, Dewan Pers Bahas Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial

Sambangi UNP, Dewan Pers Bahas Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial
Potret pembicara saat berlangsungnya Talk Show Dewan Pers Sambang Kampus UNP, Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNP. Kamis, (28/3). f/Mimi

Ganto.co - Dewan Pers mengadakan Talk Show dalam rangka "Dewan Pers Sambang Kampus Universitas Negeri Padang (UNP)". Acara yang mengusung tema "Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial" ini diadakan di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNP, Kamis (28/3).

Kegiatan ini mendatangkan beberapa pembicara yaitu, M. Agung Dharmajaya selaku Wakil Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ermanto, M.Hum selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) UNP, Uda Rio selaku content creator dan Novia Harlina selaku anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang.

Pemateri pertama, M. Agung Ramadhan mengatakan bahwa, media pers merupakan pilar kontrol sosial terhadap lembaga trias politica yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Jika berbicara mengenai demokrasi kita sepakat bahwa, ada trias politica, ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tiga-tiganya adalah alat pemangku kepentingan. Cara publik bisa terlibat disitu tetapi dilindungi oleh undang-undang maka media pers menjadi pilar kontrol sosial terhadap tiga pemangku kepentingan tersebut," ucapnya.

Agung juga menjelaskan, proses-proses yang harus dilalui oleh seorang jurnalis ketika membuat sebuah berita.

"Ketika teman-teman terutama pers kampus memberitakan sebuah berita yang harus dilakukan jurnalis adalah melakukan klarifikasi, dan investigasi, masuk ke ruang redaksi, dan kemudian mendistribusikan berita tersebut. Jadi prosesnya sangat panjang. Maka dari itu berita bukanlah berita yang tidak katanya, tidak sepertinya, dan tidak rasanya," jelasnya.

Novia Harlina sebagai pembicara kedua menyebutkan, kebebasan pers belum tercapai jika masih ada kekerasan terhadap jurnalis. Dan dia berpendapat, penghalangan peliputan juga termasuk kedalam kebebasan pers.

"Kebebasan pers belum tercapai ketika masih ada kekerasan terhadap jurnalis atau media. Di tahun 2023 AJI mencatat sekitar 87 kekerasan terhadap jurnalis atau media. Ada beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Barat (Sumbar) tapi tidak sampai mengancam. Salah satu contohnya penghalangan liputan, itu menurut saya kebebasan pers," ujarnya.

Selanjutnya, Uda Rio sebagai pembicara ketiga menyampaikan keraguan nya mengenai informasi yang dikeluarkan oleh media yang bukan media pers. Terkadang informasi yang disampaikan salah.

"Di Sumbar ada beberapa media sosial yang saya tahu mereka itu bukan wartawan. Mereka hanya memiliki media sosial dan meneruskan dari masyarakat tapi followersnya banyak. Ada beberapa informasi salah atau menyesatkan. Kita sebagai masyarakat penikmat media sosial jadinya ragu atas informasi yang dikeluarkan oleh media sosial," ujarnya.

Rio juga menyampaikan, sebagai penikmat media sosial kita harus mengetahui cara untuk membedakan media yang kredibel.

"Kita harus mengetahui bagaimana cara membedakan media yang kredibel. Yang menjadi permasalahan di media sosial adalah konten yang negatif. Jadi konten negatif itu lebih banyak disukai, konten-konten yang berbau kontroversi yang sengaja dibuat untuk mendatangkan viewers yang tinggi," jelasnya.

Lebih lanjut, Rio menjelaskan bahwa,konten creator tidak ada orang yang mengawasi, berbeda dengan jurnalis yang diawasi oleh Dewan Pers. Sehingga menyebabkan, content creator harus bertanggung jawab terhadap konten yang mereka buat.

"Masalahnya, content creator tidak ada Dewan Pers nya, tidak ada orang yang mengawasi, menjadikan tanggung jawab orang content creatornya," jelasnya.

Tak ketinggalan, Prof. Dr. Ermanto, M.Hum selaku pembicara terakhir menuturkan, pers sekarang harus menjadi pers nasional yang bertanggung jawab untuk kepentingan nasional. Ia juga menyampaikan, jurnalisme warga berperan penting dalam hal menyampaikan informasi tapi dengan diberi edukasi karena warga memanfaatkan media sosial.

"Kita semestinya harus menjadi pers nasional dan bertanggung jawab untuk kepentingan nasional. Jurnalisme warga sangat berperan penting tetapi harus diberi edukasi dan pembinaan oleh Dewan Pers. Karena jurnalis warga memanfaatkan media sosial," tuturnya.

Terakhir, Ermanto menyebutkan bahwa ada dua jenis media, yaitu media massa dan media sosial. Kedua media ini memiliki perbedaan.

"Media masa memiliki informasi yang valid dan bisa dijadikan acuan tetapi pada media sosial kadang sulit dijadikan acuan. Di media sosial, data yang akurat menjadi acuan itu tidak ada. Sehingga informasi pada media sosial itu sulit menjadi acuan, tetapi wartawan sekarang sudah menjadikan media sosial sebagai acuan atau rujukan dengan syarat wartawan tersebut harus mengecek ke lapangan," tutupnya.

✔ Standar Jurnalisme & Transparansi SKK Ganto UNP

Berita ini diproduksi dan diverifikasi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.

Miltahul Jannah
Jurnalis • Liputan Berita

Pemimpin Redaksi Cetak
Diedit & Diverifikasi oleh: Anantha Ameilya Ryzky (Sekretaris Umum)
✔ Standar EEAT Redaksi

Komentar & Tanggapan Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar Anda akan langsung tampil setelah verifikasi. Alamat email tidak akan dipublikasikan.

9 + 2 = ?
Perhitungan matematika dasar untuk mencegah spam bot otomatis.