Ketika Polisi Tak Lagi Melindungi, Mengapa Reformasi Harus Terus Disuarakan?

Ganto.co - Diskusi publik bertema "Kenapa Bisikan Reformasi Kepolisian Harus Terus Diudarakan?" digelar di Pustaka Steva, Padang, Rabu (2/7). Diskusi ini menghadirkan Ilhamdi Putra (akademisi), Diki Rafiki (LBH Padang), Imelda Wahyuni (UKM PHP Unand), dan Indah Suryani (Walhi Sumbar).

Selaku akademisi, Ilhamdi Putra membuka diskusi dengan menegaskan bahwa reformasi Polri pasca-1998 hanya terjadi di level struktural luar, tidak menyentuh sistem internal. Ia menyebut kelebihan ratusan jenderal dan komisaris besar sebagai gejala kegagalan manajemen institusi.

"Kepolisian mengalami kelebihan personel tingkat tinggi yang tidak punya ruang kerja strategis. Ini mencerminkan bahwa reformasi institusional tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Diqi Rafiki, menegaskan bahwa kritik terhadap aparat bukan bentuk kebencian, melainkan upaya menjaga supremasi hukum. Ia menyoroti berbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil di Sumatra Barat (Sumbar) yang kerap tidak diusut tuntas.

"Saat kekerasan dibungkus dalih keamanan, kita sedang menghadapi negara yang membiarkan pelanggaran menjadi rutinitas," tegasnya.

Sementara itu, Imelda Wahyuni, selaku perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) Universitas Andalas (Unand), menyampaikan keresahan mahasiswa terhadap menyempitnya ruang ekspresi dan keselamatan akademik. Ia menyoroti maraknya tindakan represif hingga pelecehan dalam demonstrasi.

"Mahasiswa hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk menjalankan peran demokrasi. Sayangnya, keberadaan kami di ruang publik sering kali tidak dilihat sebagai bentuk partisipasi, melainkan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas," ungkapnya.

Indah Suryani, selaku perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, mempertanyakan fungsi dasar kepolisian yang seharusnya memberi rasa aman bagi warga. Ia mengatakan bahwa dalam berbagai konflik agraria dan lingkungan, masyarakat justru menghadapi kekerasan dari aparat.

"Kalau institusi yang ditugasi melindungi justru jadi alat tekanan, apa lagi yang bisa diandalkan rakyat? Polisi mestinya hadir sebagai penjaga hak, bukan penjaga kekuasaan," ucapnya.