BEM Sumbar Desak Pemerintah Revisi RKUHP dan Atasi Krisis Daerah

Ganto.co - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatra Barat (BEM SB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (4/8). Aksi bertajuk Indonesia Cemas ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi sosial, hukum, dan lingkungan di Indonesia, khususnya di Sumbar.

Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Adli, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan respon terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Aksi ini bagian dari gerakan Indonesia Cemas. Kami melihat kondisi negara kian mengkhawatirkan, dengan banyaknya kebijakan yang tidak pro-rakyat dan justru menguntungkan penguasa," ujarnya.

Salah satu isu utama yang disorot adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai memuat pasal-pasal kontroversial serta berpotensi mengancam kebebasan sipil. Selain itu, aliansi juga menyoroti maraknya pertambangan ilegal, kasus kekerasan seksual, hingga kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah Kepulauan Mentawai.

"Ada sekitar 12 tuntutan yang kami sampaikan. Beberapa di antaranya adalah mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang RKUHP secara menyeluruh, menindak tegas praktik pertambangan ilegal, serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan masalah lingkungan seperti aktivitas Andal Sepora di Mentawai," tambahnya.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pihak DPRD Sumbar. Mereka juga memberikan ultimatum bahwa aksi akan berlanjut apabila tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.

"Kami akan terus mengawal aspirasi ini. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan kembali turun ke jalan. Pemerintah harus segera merespons demi kepentingan masyarakat Sumbar," tegas Adli.

Aksi berlangsung secara damai dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Para mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan , baik di tingkat daerah maupun pusat.