Tanggapi Isu Kampanye Presma, MPM UNP: Kami Tidak Menemukan Bukti

Di tengah beredarnya isu dugaan kampanye terselubung oleh Presiden Mahasiswa (Presma) 2025 dalam Pemilihan Raya (Pemira) 2026, Ketua Umum Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Naufal, memberikan tanggapan terkait permasalahan tersebut pada Selasa (10/3).

Naufal mengatakan hingga saat ini pihak MPM belum menerima laporan resmi maupun bukti konkret terkait dugaan keterlibatan presma dalam kampanye terselubung.

"Ini bukan perkara mudah, karena sampai saat ini kami belum menemukan laporan maupun bukti konkret terkait campur tangan Adli atau bentuk intimidasi yang dilakukan. Sampai hari ini juga belum ada laporan yang masuk ke MPM," ujarnya.

Ia menambahkan MPM akan menindaklanjuti persoalan tersebut apabila terdapat bukti yang jelas.

"Tentu jika memang Adli terbukti melakukan hal tersebut, maka MPM akan memberikan tindakan sesuai prosedur atas kegiatan yang dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, MPM juga memiliki mekanisme pemberian sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.

"Kami akan melakukan pertimbangan dan memberikan sanksi sesuai prosedur yang berlaku jika memang terdapat bukti-bukti konkret terkait tindakan tersebut," ujarnya.

Salah seorang mahasiswa UNP berinisial Q turut memberikan tanggapan terhadap isu yang beredar.

"Saya melihat isu presma yang diduga terlibat kampanye terselubung ini sangat disayangkan. Seharusnya sebagai presma yang sedang menjabat, ia dapat menjaga sikap netral karena mewakili seluruh mahasiswa UNP," ujarnya saat diwawancarai reporter Ganto, Selasa (10/3).

Menurut Q, dugaan dukungan presma terhadap salah satu pasangan calon (paslon) secara tidak langsung dapat memengaruhi opini mahasiswa.

"Jika benar presma memberikan dukungan kepada salah satu paslon melalui sikap, pernyataan, atau interaksi di media sosial, itu bisa memengaruhi opini mahasiswa dan tentu tidak adil. Seharusnya presiden mahasiswa bersikap netral dan tidak terlibat dalam kampanye pihak manapun," katanya.

Ia juga menambahakan apabila dugaan tersebut terbukti benar, hal itu berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan mahasiswa.

"Kalau isu kampanye terselubung ini benar terjadi, tentu akan mengurangi kepercayaan mahasiswa," tambahnya.

Q berharap proses demokrasi dalam pemira dapat berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

"Semua pihak, baik dalam pemira, tim sukses, maupun pengurus organisasi mahasiswa, harus mematuhi peraturan yang ada. Presiden mahasiswa seharusnya merangkul semua pihak agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan. Demokrasi kampus juga harus dijalankan secara sehat dengan memilih berdasarkan visi dan misi, bukan karena kelompok tertentu," tutupnya.