Berita

Diskusi Film Pesta Babi di UNAND Tingkatkan Kesadaran Publik

Diskusi Film Pesta Babi di UNAND Tingkatkan Kesadaran Publik
Narasumber saat menjelaskan dan sesi tanya jawab dalam diskusi publik di Gedung Serba Guna Universitas Andalas, Senin (11/5). f/Fanni

Ganto.co - Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Universitas Andalas (UNAND) bersama Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara (PMTN) UNAND menggelar nonton bareng dan diskusi publik film dokumenter Pesta Babi di Gedung Serba Guna UNAND, Senin (11/5). Diskusi ini menyoroti dampak proyek food estate terhadap lingkungan, masyarakat adat, dan kerusakan hutan di Indonesia.

Sutradara Watchdoc Documentary, Dandhy Dwi Laksono, mengatakan persoalan yang terjadi di Papua juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia melalui proyek strategis nasional.

"Kami melihat kegiatan pemerintah di Papua juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia. Hal ini dilakukan atas nama proyek strategis nasional untuk mendapatkan dukungan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga menyoroti dampak lingkungan akibat proyek tersebut, terutama terkait kerusakan hutan di Papua dan beberapa wilayah lainnya.

"Kami merasa sakit hati melihat kondisi lingkungan di Papua akibat proyek pemerintah, termasuk terjadinya pembalakan hutan yang seharusnya dijaga," jelasnya.

Selain itu, Dandhy menyinggung pembubaran kegiatan nonton bareng di beberapa daerah yang dilakukan aparat maupun pihak kampus.

"Kami kecewa terhadap aparat yang seharusnya menjaga perdamaian, tetapi justru menutup ruang demokrasi. Kampus yang seharusnya menjadi ruang diskusi juga ikut dibungkam," ujarnya.

Jurnalis Tempo Padang sekaligus Southeast Asia RJF Grantee, Febrianti, menyoroti isu kemanusiaan dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat Papua dan Mentawai.

"Kami mendengar cerita masyarakat yang mempertanyakan apakah mereka masih menjadi bagian dari NKRI yang harus dilindungi, sementara hutan dan sumber daya mereka diambil paksa oleh pemerintah," katanya.

Ia juga mengaku terkejut ketika mengetahui adanya pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 48 ribu hektare di Mentawai.

"Kami cukup terkejut mengetahui kampus pernah mendapatkan 48 ribu hektare HPH di Mentawai yang diberikan pemerintah dan hanya bertahan sekitar tujuh tahun," ujarnya.

Di akhir diskusi, Febrianti berharap mahasiswa dan kampus dapat terus membuka ruang diskusi dan menjaga nilai demokrasi di lingkungan akademik.

"Saya berharap kegiatan seperti ini membuat mahasiswa berani bersuara dan menjadikan kampus sebagai ruang demokrasi, bukan sekadar tempat kuliah," tutupnya.

✔ Standar Jurnalisme & Transparansi SKK Ganto UNP

Berita ini diproduksi dan diverifikasi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.

Rafli*
Jurnalis • Liputan Berita

Reporter Junior
Diedit & Diverifikasi oleh: Ghina Asyifa Rahmadani (Editor Berita)
✔ Standar EEAT Redaksi

Komentar & Tanggapan Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar Anda akan langsung tampil setelah verifikasi. Alamat email tidak akan dipublikasikan.

6 + 6 = ?
Perhitungan matematika dasar untuk mencegah spam bot otomatis.