Berita

BEM SI Sumbar Tolak Diwakili Pejabat Daerah, Desak Gubernur Temui Massa Aksi

BEM SI Sumbar Tolak Diwakili Pejabat Daerah, Desak Gubernur Temui Massa Aksi
Aliansi BEM SI Wilayah Sumatera Barat memadati kawasan Kantor Gubernur Sumatera Barat saat aksi demonstrasi, Senin (18/5). f/Raisya

Ganto.co - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar. Massa aksi secara tegas menolak untuk ditemui oleh pejabat perwakilan daerah dan mendesak Gubernur Sumbar untuk turun langsung menemui mereka, Senin (18/5).

Koordinator Lapangan (Korlap) BEM SI Sumbar sekaligus Ketua BEM (Universitas Putra Indonesia) UPI YPTK, Putra Al-Kahfi Harahap, menyatakan surat aksi yang mereka layangkan sejak awal ditujukan khusus kepada gubernur, bukan kepada pejabat dinas maupun asistensi daerah.

"Kami membutuhkan gubernur, bukan asisten. Kalau asisten, mending kami ke asisten langsung. Karena di surat tujuannya memang ke gubernur. Bukan ke Kepala Dinas Pendidikan, bukan ke Kadis, bukan juga ke Satpol PP. Tujuan kami hanya gubernur," tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Farhan Defra Jaya Kusuma, ketua BEM Politeknik Negeri Padang (PNP), juga menyuarakan kekecewaan atas sikap pemerintah provinsi yang dinilai selalu menghindari aksi massa. Ia menyebut gubernur yang saat ini telah menjabat selama dua periode dinilai tidak maksimal dalam bekerja dan terkesan enggan menghadapi aspirasi mahasiswa.

"Target kami ini bukan lagi hanya kepala dinas, bukan lagi hanya asisten satu, bukan lagi hanya sekedar sekda atau segala macam perwakilan. Yang ingin kami temui adalah gubernur, karena sampai saat ini gubernur tidak pernah menemui kami selama aksi berlangsung," ujarnya.

Pihak mahasiswa menyatakan telah mencoba berbagai jalur komunikasi formal, namun jika gubernur tetap bersikap kekeh dan enggan mendekati mahasiswa, BEM Sumbar siap melakukan ekskalasi gerakan dengan menggalang massa aksi tambahan dari berbagai kampus untuk mengepung kembali kantor gubernur.

​"Jika sampai nanti tidak ada lagi gubernur membicarakan kami, maka kami akan tetap mengekskalasikannya dan akan membawa massa yang lebih banyak dari hari ini. Karena keresahannya ini bukan hanya keresahan atas nama pelajar saja, tapi atas keresahan masyarakat Sumatera Barat," tutupnya.

✔ Standar Jurnalisme & Transparansi SKK Ganto UNP

Berita ini diproduksi dan diverifikasi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.

Raisya Atsiila*
Jurnalis • Liputan Berita

Reporter Junior
Diedit & Diverifikasi oleh: Ghina Asyifa Rahmadani (Editor Berita)
✔ Standar EEAT Redaksi

Komentar & Tanggapan Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar Anda akan langsung tampil setelah verifikasi. Alamat email tidak akan dipublikasikan.

5 + 1 = ?
Perhitungan matematika dasar untuk mencegah spam bot otomatis.