Ganto.co - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar webinar bertajuk "Optimalkan Pengawasan dan Akuntabilitas E-Audit dalam Katalog Elektronik" secara daring melalui Zoom dan siaran langsung YouTube, Senin (8/6). Kegiatan tersebut membahas penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem e-audit. Webinar ini menghadirkan Wakil Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Devi Norida, sebagai narasumber.
Webinar tersebut diikuti oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur pengawas internal pemerintah (APIP), pejabat pengadaan, serta pengelola pengadaan barang dan jasa dari berbagai instansi di Sumbar.
Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Adib Al Fikri, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, mengatakan penggunaan katalog elektronik telah membawa perubahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Katalog elektronik telah membawa lompatan yang luar biasa dalam modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah," ujarnya.
Ia mengatakan kemudahan yang diberikan sistem digital juga menghadirkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.
"Transformasi digital dalam pengadaan harus diimbangi dengan transformasi dalam pengawasan agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan," katanya.
Menurut Adib, sistem e-audit menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik.
"E-audit bukan lagi sekadar instrumen pelengkap, tetapi menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengadaan modern," ujarnya.
Devi Norida sebagai narasumber menjelaskan pengawasan merupakan salah satu komponen yang telah terintegrasi dalam ekosistem pengadaan digital pemerintah.
"Di dalam ekosistem pengadaan digital, pengawasan menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas setiap transaksi," jelasnya.
Ia mengatakan transformasi digital dalam pengadaan dilakukan melalui kolaborasi berbagai lembaga untuk membangun sistem yang terintegrasi.
"Transformasi digital dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mengintegrasikan sistem pembayaran dan sistem pengawasan dalam satu ekosistem pengadaan," ujarnya.
Devi menambahkan data memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan pengadaan barang dan jasa.
"Data menjadi hal yang sangat penting untuk dimanfaatkan dalam mendorong ekosistem pengadaan yang lebih baik dan akuntabel," katanya.
Adib juga menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada fitur e-audit yang terintegrasi dengan Katalog Elektronik Versi 6.
"Fitur e-audit yang dilengkapi artificial intelligence dapat membantu mendeteksi anomali lebih awal dan menjadi instrumen pencegahan korupsi," ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.
"Pengawasan yang kuat membutuhkan kolaborasi antara LKPP, BPKP, APIP, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa," tutupnya.
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!