Bukan Sekadar Persoalan Udara, Konsolidasi UK-WP2SOSPOL Soroti Tanggung Jawab Pemerintah

Ganto.co - Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (UK-WP2SOSPOL) Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar Konsolidasi Akbar untuk membahas persoalan kabut asap yang berdampak pada masyarakat, khususnya di Kota Padang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UNP Lantai 1, Jumat (18/9).

Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa untuk mengkritisi langkah pemerintah dan merumuskan upaya bersama dalam menyikapi persoalan kabut asap.

Dalam pernyataan pembuka, Atiqah Mufidah, anggota Biro Sosial Masyarakat UK-WP2SOSPOL, menegaskan kabut asap bukan sekadar persoalan kualitas udara, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, aktivitas masyarakat.

"Malam ini kita tidak hanya berkumpul untuk membicarakan bahwa udara sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Kita berkumpul karena ada persoalan publik yang menyangkut kesehatan, keselamatan, aktivitas masyarakat, dan tanggung jawab sebagai pemerintah itu apa?" ujarnya.

Dila, salah satu mahasiswa peserta diskusi, turut mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk dan aktivitas masyarakat terganggu.

"Apa langkah konkret dari pemerintah itu? Sampai sekarang belum ada gambaran sedikit pun. Masyarakat juga membutuhkan tindakan," tuturnya.

Ia juga menyinggung persoalan kabut asap dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait hak masyarakat untuk memperoleh udara yang sehat.

"Mempunyai udara yang kualitasnya sehat itu adalah HAM. Tapi kenapa ketika terjadi kabut asap, dia malah dihening-heningkan saja?" ungkapnya.

Salah satu perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) menyampaikan kesehatan mahasiswa harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kabut asap.

"Kami berharap pemerintah dan pihak kampus dapat mengambil tindakan nyata untuk melindungi kesehatan mahasiswa dari dampak kabut asap," ujarnya.

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga menilai langkah pemerintah dalam menangani kabut asap masih bersifat mendasar dan berjangka pendek. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan masalah berulang yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

"Langkah yang dilakukan pemerintah masih langkah basic yang bersifat jangka pendek, sementara persoalan ini persoalan berulang," pungkasnya.

Melalui konsolidasi tersebut, Atiqah berharap mahasiswa dapat menghadirkan gagasan dan langkah konkret hingga menghasilkan tindakan nyata dari pihak kampus dan pemerintah.

"Kami berharap di forum ini, di ruang ini, kita bisa mempertanyakan, mengkritisi, dan menyusun langkah bersama bagaimana ke depannya terkait edukasi asap yang sangat maraknya di Kota Padang ini," tutupnya.